PUPR tidak Tahu Kemenpora Minta Tambahan Anggaran

Juven Martua Sitompul    •    19 Juli 2017 19:18 WIB
asian games 2018
PUPR tidak Tahu Kemenpora Minta Tambahan Anggaran
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin. Foto: MTVN/Juven Martua Sitompul.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum tahu jika Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta dana tambahan untuk Asian Games 2018 sebesar Rp1,5 triliun. Kemenpora belum berkoodinasi dengan PUPR terkait masalah itu.

"Belum tahu kita. Tapi, itu tidak perlu koordinasi sebenarnya karena itu kan perhitungan pemanfaatan penggunaan," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juli 2017.

Syarif mengatakan, kemungkinan dana tambahan itu digunakan untuk keperluan pelaksanaan Asian Games. Dengan begitu, kata dia, tidak perlu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. "Kalau infrastruktur kami berikan data berapa jumlah unit berapa kapasitas air, berapa perkiraan-perkiraan itu sudah punya," ujar dia.

Menpora Imam Nahrawi meminta dana tambahan sebesar Rp1,5 triliun untuk keperluan Asian Games 2017 dalam rapat kerja Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu. Imam Nahrawi beralasan ada kekurangan untuk beberapa kebutuhan. 

Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk kesekretariatan, test event, hubungan masyarakat dan media, persiapan konsep pembukaan dan penutupan, sumber daya manusia, dan kontrol doping. Selain itu, dana diperuntukan pengisian kamar wisma atlet, iklan dan promosi, penyewaan sistem penyiaran dan produksi, pembangunan sarana IT, serta pembangunan sistem pencatatan waktu dan skor.

Baca: ?Data dan Fakta Wisma Atlet Kemayoran

Pembangunan Wisma Atlet Asian Games 2018 di Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Sejauh ini, sejumlah tower yang nantinya jadi tempat penginapan para atlet telah rapih. Progres pembangunan wisma sudah mencapai 97,5%. Sedangkan, 2,5% lagi masih dalam tahap penyelesaian.

Tahap penyelesaian itu meliputi uji operasional, pekerjaan akhir semisal pengecatan pada bagian luar dan dalam gedung. Kemungkinan, 2,5% itu akan selesai sebelum sebelum masa kontrak perusahaan dengan pemerintah berakhir pada 9 Agustus 2017.




(OGI)