KONI Dukung Pelaksanaan PON 2 Tahun Sekali

Gervin Nathaniel Purba    •    20 Maret 2018 11:22 WIB
berita kemenpora
KONI Dukung Pelaksanaan PON 2 Tahun Sekali
Menpora Imam Nahrawi (Foto:Antara/M Agung Rajasa)

Surabaya: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) dua tahun sekali. Upaya itu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya, KONI Pusat sebagai induk dari semua organisasi cabang olahraga. 

Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenpora Amar Ahmad mengatakan, dari kegiatan forum diskusi di Surabaya diharapkan banyak masukan sebagai langkah persiapan menuju perubahan waktu pelaksanaan PON. Terutama dari sisi yuridis terkait PP 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

"Tadi banyak masukan mulai implikasi dari perubahan PP 17 dan masukan lain. Pada dasarnya semua mendukung langkah perubahan waktu pelaksanaan PON. Karena kita berorientasi untuk kejuaraan internasional, jadi harus berjenjang, " ucap Amar pada acara Expert Forum Langkah Strategis Kebijakan Pemerintah Terhadap Rencana Perubahan Waktu dan Penetapan Tuan Rumah PON di Surabaya.

Amar berharap penyelenggaraan PON dua tahun sekali ditetapkan setelah PON 2020 di Papua. "Jadi, setelah PON di Papua bisa segara diterapkan PON dua tahun sekali. Beberapa daerah juga sudah mengatakan siap dan mendukung, " kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum Koni Pusat Suwarno mengatakan perubahan pelaksanaan PON dari empat tahun menjadi dua tahun, dinilai baik. Namun harus disertai konsep untuk mendukung peningkatan prestasi atlet Indonesia. 

"Tidak ada masalah PON dua tahun sekali, namun  konsepnya perlu diubah. Tahun pertama tidak ada pembatasan usia, dua tahun kemudian ada pembatasan usia, atau sebaliknya. Ini perlu, karena salah satu masalah kita jarak antara atlet lapis kedua terlalu jauh. Pembatasan usia bisa dilakukan sebagai upaya meyiapkan regenerasi atlet, " kata Suwarno.

Namun, Suwarno menegaskan PON bukan satu-satu instrumen dalam meningkatkan prestasi atlet. Selain itu juga perlu ada komitmen bersama jika memang PON akan digelar dua tahun sekali.

"Yang perlu diingat, banyak instrumen yang terkait dengan peningkatkan prestasi, tidak hanya PON. Selain itu, dari pengalaman yang sudah-sudah, tuan rumah PON harus menanggung biaya besar, karena dari pusat cuma berapa persen. Sementara tidak semua kepala daerah punya kepedulian dengan olahraga," kata dia.


(ROS)