Koalisi masyarakat sipil menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut memiliki data intelijen soal arah partai politik. Amnesty International menyebut, presiden menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik, sementara Partai Kebangkitan Bangsa meyakini Presiden Jokowi dapat bersikap adil.
Pernyataan Jokowi soal informasi intelijen partai politik mendapat reaksi keras dari koalisi masyarakat sipil. Jokowi disebut menyalahgunakan data intelijen demi intervensi politik.
Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyatakan, urusan partai politik tidak berkaitan dengan keamanan nasional. Informasi intelijen mengenai aktivitas internal partai politik tidak sepatutnya dipamerkan ke publik demi mempertahankan asas kerahasiaan dan netralitas.
Usman uga menyoroti soal respon para politisi yang menganggap wajar presiden memiliki data intelijen. DPR dan partai politik seolah-olah enggan melakukan fungsi kontrol terhadap intelijen negara.
Sementara, analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menganggap, ancaman terhadap demokrasi sangat nyata saat pimpinan menggunakan informasi intelijen untuk kepentingan politik. Data intelijen seharusnya digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap kepentingan dan keamanan negara, bukan untuk politik pribadi dam memata-matai lawan politik.
