Rafael Alun Terima Fee dari Konsultasi Pajak Perusahaan

Periksa Istri Rafael Alun, KPK Telusuri Aset yang Disamarkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat suaminya.  KPK meneliti
kepemilikan aset dan barang mewah Rafael Alun yang diduga disamarkan menggunakan nama orang lain.

KPK juga memanggil empat wiraswasta untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Mereka yakni Anak Agung Ngurah Mahendra, Happy Hermawati, Shielfy, dan Aulia Bismar.

Sebelumnya, KPK telah menyita aset berupa 20 tanah dan bangunan terkait dugaan gratifikasi dan pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Aset itu tersebar di tiga kota.

"Pertama, sebanyak enam bidang tanah dan bangunan berada di Jakarta, tiga aset di Yogyakarta, dan 11 di Manado, Sulawesi Utara," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Juni 2023.

Sebanyak 20 aset itu disita untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. KPK menaksir harganya mencapai ratusan miliar rupiah.

Total nilai barang sitaan itu belum final. KPK masih mencari aset Rafael yang diduga berkaitan dengan perkara. 

KPK Temukan Aset Rafael Alun Terkait Gratifikasi di Yogyakarta, Bakal Disita

KPK Butuh Informasi dari Masyarakat untuk Telusuri Aset Rafael Alun

KPK Pertajam Penyidikan Kasus Gratifikasi Rafael Alun Melalui Dua Saksi

Mario Dandy Tak Mengetahui Dugaan Gratifikasi Rafael

Mario Dandy mengaku tidak mengetahui dan tidak banyak berkomentar

Mario Dandy Diperiksa Penyidik KPK di Polda Metro

Mario diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat ayahnya, Rafael Alun Trisambodo 

KPK Ungkap Awal Mula Grace Tahir Berhubungan dengan Rafael Alun

Grace Tahir pernah menjalin transaksi jual beli properti dengan Rafael Alun

KPK Sebut Ada 'Geng' di Pejabat Kemenkeu

KPK menerima informasi ada pola kelompok atau geng di dalam badan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu merupakan buntut sorotan terhadap kasus harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang dianggap tak wajar senilai Rp56 miliar. 

"Bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi saja, ada si ini sama si ini, kita lihat iya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Itu yang saya maksud geng," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (1/3/2023). 

Saat ini, KPK akan mendalami dan mempelajari pola hubungan antarpejabat tersebut. Menurutnya, kekayaan pejabat tidak dipermasalahkan, selagi sumber harta kekayaannya jelas. 

Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo telah menemui KPK untuk memberikan klarifikasi mengenai kekayaan yang dimilikinya. Ia membenarkan kepemilikan atas perumahan seluas 6,5 hektare di Minahasa Utara dengan nama istrinya melalui saham perusahaan. Selain itu, Rafael juga memiliki enam saham perusahaan senilai Rp1,5 miliar. 

KPK: Rafael Alun Punya Perumahan 6,5 Hektare di Minahasa Utara

KPK memanggil mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo untuk dimintai klarifikasi atas asal harta kekayaannya, Rabu (1/3/2023). Dari hasil pemeriksaan, Rafael membenarkan kepemilikannya atas real estate seluas 6,5 hektare di Minahasa Utara dengan nama istrinya melalui kepemilikan saham perusahaan. 

Selain itu, Rafael Alun juga memiliki enam saham perusahaan dengan nilai saham mencapai Rp1,5 miliar. Enam saham itu masuk dalam kategori surat berharga LHKPN. Namun, KPK tidak bisa merinci saham-saham tersebut ke publik. 

KPK akan membentuk tiga tim untuk menyelidiki aset-aset Rafael Alun, yakni tim eksaminasi, tim penelusuran harta kekayaan dan tim investigasi. 

“Jadi, target kita bukan sekedar mengklarifikasi ini hartanya benar apa nggak, tapi asalnya dari mana? Kalau asalnya bisa dipertanggungjawabkan, toh di LHKPN kan asal harta cuma disebut waris, hibah dengan akta, hibah tanpa akta atau hasil sendiri, cuma itu aja. Nah, ini yang kita dalami sekarang,” ujar Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Nama Rafael Alun Trisambodo mendadak jadi sorotan publik setelah putranya, Mario Dendy ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. 

Wamenkeu: LHKPN Bentuk Pertanggungjawaban sebagai Pejabat Publik

LHKPN merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik penjabat negara. Pemerintah selalu berusaha mencocokan dengan profil dari yang bersangkutan dengan harta yang dimilikinya. Hal ini dikatakan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar dalam konferensi pers di Aula Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Rabu (1/3/2023). 

Suahasil Nazar menyebutkan profil yang dilihat adalah pekerjaannya, jabatannya, dan informasi mengenai yang bersangkutan. Hal inilah yang diminta Kementerian Keuangan untuk ditelusuri secara detail untuk kemudian diberikan penilaian resikonya.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan pembinaan SDM, promosi, dan mutasi, di mana harus dilekatkan dengan nilai resiko yang sudah didapat. Dengan sistem ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar berharap Kementerian Keuangan bisa menjaga integritas dari sistem yang sudah diterapkan.  

"Kementerian Keuangan itu mengelola keuangan negara, pengelolaannya harus pruden dan dikelola oleh para pegawai yang perilakunya baik," tambah Suahasil Nazar.

Tanggapi Seruan 'Tidak Usah Bayar Pajak', Dirjen Pajak: Pisahkan Kasus dan Kewajiban

Dirjen Pajak menanggapi seruan tidak usah membayar pajak yang sedang ramai di media sosial. Seruan ini dinilai tidak perlu untuk diungkapkan, karena memiliki makna berbeda dengan kasus Rafael. 

"Terkait seruan untuk tidak usah membayar pajak, barang kali mungkin kami (Dirjen Pajak) melihatnya seperti ini, kita mesti pisahkan antara kasus dan kewajiban," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers di Aula Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Rabu (1/3/2023). 

Suryo menyebut bahwa sistem membayar pajak adalah ke negara bukan ke petugas pajak. Uang pajak tersebut masuk ke negara lalu direstribusi kembali kepada masyarakat.

Jika ada yang membayar pajak melalui petugas pajak, Suryo mengatakan berarti ada kesalahan. Jadi secara sistem untuk pembayaran pajak tidak lewat petugas pajak.

Dirjen Pajak juga meminta untuk memisahkan kasus dengan sistem. Kasus akan otomatis ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sedangkan untuk sistem, apapun pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, dasarnya adalah undang-undang. 

Suryo Utomo menjelaskan dana yang terkumpul di Dirjen Pajak digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, membiayai pembangunan, melaksanakan APBN, karena pajak menjadi pilar besar jika berbicara sumber pendapatan negara.

Kekayaan Rafael Alun Sulit Dilacak, Mantan Pimpinan KPK: UU Tipikor Belum Punya Norma Tegas

Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) mendatangi KPK untuk memberi klarifikasi soal harta kekayaannya yang dianggap tidak wajar senilai Rp56 miliar. Namun, KPK kesulitan dalam melacak asal-usul kekayaan tersebut, termasuk keberadaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

"Kita harus membuktikan uangnya ini transaksinya dari mana? Jika penambahan kekayaan tidak diketahui asal usulnya (unexplained wealth), itu masih susah, karena UU Tipikor kita belum punya norma yang tegas untuk itu dan kita juga masih belum memiliki UU tentang perampasan aset yang tidak sah," jelas Mantan Pimpinan KPK, Laode M Syarif, dalam Primetime News Metro TV, Rabu (1/3/2023). 

Menurut Laode, asal kekayaan Rafael Alun akan mudah ditemukan jika ada fakta lain yang dapat membuktikan kekayaan fantastis tersebut. 

"Kecuali misalnya nih, ada bukti-bukti yang lain, ada keterangan saksi yang lain bisa menjelaskan bahwa itu percampuran uang dari yang ilegal dan legal," ujar Laode Syarif. 

Sementara itu, pemeriksaan Rafael Alun dinilai menjadi langkah yang baik untuk KPK melakukan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Menurut saya, ini bisa menjadi langkah awal yang baik bagi KPK untuk melakukan verifikasi terhadap LHKPN RAT ini untuk menemukan adanya kejanggalan dalam klarifikasi yang menjurus pada tindak pidana," ujar Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman. 

Menkeu: Kasus Suap Pegawai Dirjen Pajak adalah Pengkhianatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dugaan suap yang dilakukan pegawai Dirjen Pajak adalah sebuah pengkhianatan. Pegawai tersebut saat ini telah dibebastugaskan.