Rupiah Jelang Akhir Pekan Dibuka Melemah Tipis ke Rp15.376/USD

Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan dan PNBP Terkendali

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (3)

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (2)

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

Mengenal Pajak Natura, Manfaat dan Siapa yang Bayar? (1)

Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura. Pajak natura adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ke karyawan tidak berupa uang.

Imbalan yang diberikan perusahaan berupa fasilitas. Misalnya, laptop, ponsel, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Aturan baru mengenai pajak natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan pajak natura ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur sistem pemungutannya.

Menurutnya, pajak natura memberikan keadilan bagi perusahaan selaku pemberi fasilitas dan karyawan. Adanya pajak natura memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawai.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini penerimanya. Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Misalnya, seragam, laptop, ponsel, dan komputer.

"Tidak semua dikenakan pajak. Ada pengecualian," ujar Dwi, Selasa, 19 September 2023.

Simak penjelasan lengkap Dwi dalam video di atas.

6.858 Unit Kendaraan Dinas di Bangka Belitung Menunggak Pajak Hingga Rp5 Miliar

Pungutan Pajak Online Indonesia Capai Rp14,57 Triliun

Muhammadiyah Soal Judi Online: Utamakan Tanggung Jawab Bangsa daripada Pragmatisme

Respons MUI Soal Wacana Pajak Judi Online

Zakat Diusulkan sebagai Pengurang Pajak

Banten Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Akhir Tahun 2023

Pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif diharapkan bisa meringankan masyarakat untuk taat pajak guna pembangunan.

Wamenkeu Ungkap Jurus Capai Target Penerimaan Pajak Tahun Depan

Kemenkeu: Hingga Juli 2023 Pendapatan dan Belanja Negara Tumbuh Positif

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN 2023 hingga periode 31 Juli 2023. Dalam laporannya realisasi belanja negara mencapai Rp1.225,71 triliun atau setara 41?ri APBN 2023. Realisasi ini tumbuh 0,9% secara tahunan. 

Peningkatan realisasi belanja negara ini dipengaruhi oleh dukungan dari pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas Indonesia.

Tidak hanya itu belanja non kementerian/lembaga juga turut mendukung realisasi belanja negara. Di antaranya subsidi dan kompensasi, program kartu pra kerja serta subsidi pupuk.

Sementara penerimaan dari perpajakan juga disebutkan masih menunjukkan performa yang positif dan diyakini akan terus terjaga hingga akhir 2023.

Prognosis penerimaan pajak di semester II 2023 terutama akan ditopang oleh pajak penghasilan non migas dan pajak pertambahan nilai (PPn). 

Laporan tersebut menunjukkan di tengah kondisi ketidakpastian global seperti saat ini, persepsi terhadap kinerja perekonomian Indonesia masih tetap baik. Terkendalinya inflasi mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan kepercayaan para investor serta pelaku usaha.

Jokowi Beberkan 4 Jurus Optimalisasi Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun di Akhir Juli 2023

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023.

Pajak Digital Terkumpul Rp13,87 Triliun hingga 31 Juli 2023

Pemerintah mengumpulkan PPN dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun hingga 31 Juli 2023.

DJP Kumpulkan Pajak Digital Rp13,87 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun hingga 31 Juli 2023. Penerimaan pajak tersebut berasal dari 139 pelaku usaha PMSE.

Sri Mulyani Beberkan Manfaat Pajak bagi Masyarakat

Reformasi Perpajakan, Sri Mulyani Janji Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Anies: Pajak Mutlak Sumber Pendapatan Negara, Bukan BUMN

Kebijakan Baru, Kelebihan Bayar Pajak Dikembalikan 15 Hari Kerja

Sambut Hari Kemerdekaan, Bayar PBB dan BPHTB di Tangerang Diskon 50%

Pemprov Jatim Beri Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Hingga Oktober

2 Terdakwa Penggelapan Pajak Kembalikan Rp3,1 M ke Kejari Depok

Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat menerima pengembalian uang senilai Rp3,1 miliar dari dua terdakwa kasus penggelapan pajak. Kajari Kota Depok Mia Banulita menyebut, uang itu berasal dari pungutan pajak PT TMR dan PT AMR.

PT TMR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan hasil tambang batu bara, sementara PT AMR merupakan perusahaan jasa logistik dan pengiriman barang.

Dua terdakwa perkara penggelapan pajak diketahui masih kakak beradik. Mereka adanya mantan Dirut PT TMR Achmad Arief Sardjono dan mantan Dirut PT AMR Achmad Arief Martono.

Kejari Kota Depok akan mengembalikan seluruh uang hasil penggelapan pajak sebanyak Rp3,194 miliar tersebut kepada kas negara.
 
"Hari ini kami menerima penitipan pembayaran pajak piutang dari perkara tindak pidana perpajakan yang dilakukan dua orang terdakwa yang saat ini disidangkan di PN Depok. Adapun keseluruhan nominal yang kami terima adalah sejumlah kurang lebih Rp3,194 miliar," jelas Kajari Kota Depok Mia Banulita.

Hipmi Dorong Para Capres 2024 Punya Visi Perpajakan yang Jelas

Hipmi mendorong kepada seluruh para Calon Presiden (Capres) yang akan bertarung di pesta demokrasi 2024 untuk memiliki visi yang jelas mengenai perpajakan.

Indonesia Berencana Tiru Vietnam & Thailand soal Insentif Kendaraan Listrik

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia berencana meniru Vietnam dan Thailand dalam menetapkan insentif kendaraan listrik. 

Luhut Binsar belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menetapkan pajak untuk semua jenis kendaraan listrik yang akan diperjualbelikan di Indonesia.  Kemungkinan insentif tersebut akan diberikan dalam bentuk potongan pajak, yang masih menunggu persetujuan presiden. 

Pemerintah akan mengevaluasi kembali insentif motor listrik, dengan mengacu pada kebijakan yang diterapkan beberapa negara tetangga, kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. 

Penerimaan konsumen mengenai motor listrik bersubsidi terbilang lambat, sejauh ini baru ada puluhan unit yang tersalurkan, dari target total 200.000 unit hingga akhir 2023.

Sektor Industri Jadi Kontributor Tertinggi Pajak di Semester I

Kebijakan Penyederhanaan Pengembalian Lebih Bayar Pajak Menjadi 15 Hari

Penerimaan Negara Semester I-2023 Capai Rp970 Triliun

Bapenda Tangerang Pantau Pelayanan Pembayaran Pajak Berbasis Digital

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten melakukan sidak di Samsat Kelapa Dua, Tangerang, Banten guna memantau keberlangsungan sistem digitalisasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan dengan berbasis aplikasi online.

Hal itu juga dilakukan dalam mengantisipasi tindakan penyelewengan atau korupsi, di mana sebelumnya pada 2023 lalu ada empat orang pegawai, dua diantaranya ASN di Kantor Samsat tersandung penggelapan uang pajak mencapai Rp10,8 miliar.

Kepala Bapenda Provinsi Banten E.A Deni Hermawan mengatakan pihaknya akan terus melakukan inovasi-inovasi layanan berbasis aolikasi guna memudahkan layanan kepada masyarakat serta mengantisipasi penggelapan dana pajak dari tindakan korupsi.