Pernyataan Denny Indrayana Dinilai Hanya Menimbulkan Kegaduhan

Kuasa Hukum Pemohon Sistem Pemilu Proporsional Tertutup ke Mahkamah Konstitusi (MK) Sururudin menyayangkan informasi yang disampaikan oleh mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana.

Sururudin mengatakan, pendapat yang disampaikan oleh Denny Indrayana tidak relevan dengan apa yang ia perjuangkan. Terlebih, Denny bukan merupakan pihak yang terkait.

"Pendapat Denny Indrayana tidak relevan dengan apa yang saya lakukan. Pertama, dia bukan pihak terkait yang hadir dalam sidang, dan yang kedua kalaupun dia bersinggungan dengan Partai Demokrat, pihak Demokrat sudah menyampaikan keterangannya sebagai pihak terkait melalui DPR dan melalui salah satu wakilnya yang juga mendaftarkan secara langsung di MK," ujar Sururudin.

Sururudin menambahkan, informasi yang disampaikan Denny hanya menimbulkan kegaduhan.

"Informasi Denny ini, justru menimbulkan kegaduhan, menimbulkan chaos seperti apa yang disampaikan SBY. Menurut kami ini adalah masalah konstitusi bukan masalah politik yang ditafsirkan oleh Denny Indrayana," tambahnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengeklaim telah mendapat bocoran informasi terkait putusan MK untuk gugatan UU Pemilu. Dari informasi yang diperolehnya, Denny Indrayana menyebut MK akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup.

Mahfud MD Sebut Denny Indrayana Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menganggap Denny Indrayana telah membocorkan rahasia negara. Pasalnya, Denny memberikan pernyataan jika menerima informasi soal Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengambil keputusan mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup atau coblos partai.

"Kalau ini termasuk klasifikasinya rahasia negara. Putusan pengadilan yang belum diucapkan." ungkap Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam program Kick Andy.

Menurut Mahfud MD, imbas dari aksi tersebut Denny akan berhadapan dengan kepolisian karena sudah melanggar hukum. Ia pun meminta agar kepolisian tidak takut maupun ragu untuk mengusut informasi yang disampaikan Denny.

"Itu jadi kita sudah mengatur hukum ini semuanya." kata Menko Polhukam.

Tak berhenti di situ, Mahfud juga menilai Denny sudah melanggar UU ITE, karena dengan sengaja menyebarkan berita bohong melalui akun media sosialnya.

"Karena dia nulis di Twitternya, yang dikutip orang kemudian. Penyebaran berita (bohong) melalui IT. Nah hukumannya bisa agak gawat, di atas 5 tahun (penjara)." ancam Mahfud MD.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, mengaku mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan tersebut, kata Denny, diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) di MK.

“Informasinya putusan MK kembali ke proporsional tertutup. Putusan 6:3, tiga I,” ungkap Denny kepada Media Indonesia.

Denny mengeklaim mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang terpercaya kredibilitasnya. “Informasi yang saya dapat demikian (MK kabulkan sistem pemilu tertutup),” tegas Denny.

Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara soal Putusan MK

Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana buka suara tentang pernyataan rumor putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Menurutnya, tidak ada pembocoran rahasia negara dalam pesan yang ia sampaikan ke publik. 

Denny menyebut, dia mendapat infromasi dari orang kredibel dan bukan dari orang di lingkungan MK. Karena itu, dirinya merasa tidak masuk ke dalam pidana delik pidana atau pelanggaran etika. Sebab, tak ada rahasia negara yang dibocorkan. 

"Dibawa ke ruang publik karena tidak ada rahasia negara yang dibocorkan. Kan belum ada putusannya. Saya katakan, informasinya yang saya dapat dari sumber yang kredibel. Tujuannya adalah no viral no justice, kalau kemudian tidak dibawa ke ruang terang maka kegelapan itu akan terus mewarnai keadilan kita," ujar Denny Indrayana.

Istana Enggan Tanggapi Putusan MK soal Perpanjang Masa Jabatan KPK

Putusan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menuai banyak kritik dari masyarakat. Menanggapi hal ini, pihak Istana Kepresidenan memilih bungkam dan enggan mengomentari putusan MK tersebut. 

"Penjelasan pemerintah dari banyak pihak sudah cukuplah. Keppresnya kita tunggu. Pokoknya pemerintah ngerti jadwal seluruh proses seleksi, proses pergantian jadi semua sudah disiapkan, kita tunggu saja,"ujar Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro. 

Komisi II DPR: Sistem Proporsional Terbuka Masih Menjadi Sistem Terbaik

Wacana perubahan sistem pemilu terus menuai polemik. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, sistem pemilu di Indonesia tidak perlu diubah. Sebab, sistem proporsional terbuka masih relevan untuk diterapkan.

"Sistem proporsional terbuka sesuai dengan Undang-Undang No 7/2017 masih snagat relevan, karena kita telah melewati tiga pemilu dengan sistem proporsional terbuka," ujar Saan dalam Selamat Pagi Indonesia 30 Mei 2023.

Ia juga mengatakan, sistem proporsional terbuka merupakan wujud kedaulatan rakyat. Sehingga, sistem ini masih menjadi sistem yang terbaik diterapkan di Indonesia. 

"Ini juga wujud dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat diberikan haknya untuk memilih para calon anggota-anggota legislatif. Jadi, kita memberikan pilihan kepada rakyat secara langsung. Sistem proporsional terbuka masih menjadi sistem yang terbaik dalam konteks Indonesia," kata Saan.

Selain itu, ia menyebut bahwa MK harus segera memutuskan sistem mana yang akan diterapkan di Pemilu 2024. Pasalnya, jika perubahan sistem dilakukan pada masa injury akan berdampak pada partai politik hingga masyarakat.

"Jika terjadi perubahan menjadi sistem pemilu proporsional tertutup antusiasme dari para caleg akan berubah. Masyarakat juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan caleg-caleg terbaik menurut pandangannya," tambahnya.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie: Sistem Pemilu Tidak Perlu Diubah

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie mengatakan, sistem pemilu 2024, tidak perlu diubah.

Jika melihat rekam jejak perubahan sistem pemilu yang dilakukan MK pada 2009, menjadi proporsional terbuka, Jimly menilai hal tersebut kurang tepat. Pasalnya, perubahan sistem pemilu saat itu, baru dilakukan tujuh hari jelang pemungutan suara.

"Pengalaman 2009, tujuh hari menjelang pemungutan suara baru diputus. Jadi, kacau itu, mangkanya ke depan harus ada melihat pemilu satu kesatuan proses tahapan, kalau tahapan sudah jalan dia tidak boleh berubah, jika berubah berlakunya pada pemilu berikutnya," ujar Jimly.

Jimly menambahkan, jika perubahan sistem pemilu diterapkan pada Pemilu 2024, itu terlalu cepat.

"Terlalu cepat, karena semua peraturan sudah ada, aturan pelaksanaannya oleh KPU juga sudah terbit dan tahapan pemilu sudah jalan. Bahkan, para peserta pemilu dari partai masing-masing sudah mendaftar ke KPU," tambahnya.

 

Sidang Lanjutan Sistem Pemilu Digelar Besok

PDIP-PPP Siap Ikuti Putusan MK soal Sistem Pemilu

Para petinggi partai politik memberikan tanggapan usai beredar kabar soal sistem proporsional tertutup yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusional (MK), usai sidang pemeriksaan judicial review mengenai sistem pemilu. PDIP dan PPP pun memberikan tanggapannya.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa dirinya enggan ikut campur, lantaran hal ini adalah ranah MK.

Selain itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga memberi tanggapannya. Ia menyatakan bahwa PDIP siap mengikuti putusan MK meskipun lebih condong terhadap sistem proporsional tertutup.

"Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan selalu siap baik pemilu legislatif terbuka maupun tertutup. Meskipun, PDI Perjuangan berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup," ujar Hasto.

Selain PDIP,  Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan tidak menolak sistem proporsional tertutup, tetapi pihaknya tetap memilih penggunaan sistem lama yakni terbuka, mengingat proses pemilu sudah berjalan. Meski demikian, PPP mengaku akan mengikuti apapun  keputusan MK.

Informasi menganai MK akan memutuskan penggunaan sistem coblos gambar partai mencuat, berkat pernyataan Mantan Wamenkumham yang juga Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengaku menerima informasi tersebut dan diunggah di media sosial miliknya.

MK: Hasil Putusan soal Sistem Pemilu Tidak Mungkin Bocor

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hasil putusan uji materi Undang-Undang Pemilu soal sistem proporsional terbuka atau tertutup, tidak mungkin bocor seperti yang disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. MK menyebut hakim MK belum membahas pengambilan putusan.

Kini MK masih mendalami pernyataan Denny Indrayana yang menyebut sudah ada keputusan MK soal sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup, dengan membahasnya secara internal.

"Kami sudah membaca dan mencermati perkembangan hari ini, bukan tidak mungkin akan ditempuh langkah-langkah, yang pasti akan dibahas lebih dulu secara internal, seperti langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh mahkamah," Kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono.

MK juga belum akan memanggil Denny Indrayana, untuk melakukan klarifikasi secara langsung.

Demokrat: Siap Melawan Jika MK Terapkan Sistem Proporsional Tertutup

Politisi Partai Demokrat Andi Malarangeng menyatakan Partai Demokrat akan melakukan perlawanan secara politik jika Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem Pemilu 2024 secara tertutup.

"Kami akan terus melakukan perlawanan secara politik, karena ini hak rakyat yang dirampas. Ini mundur kita ke arah jaman Orde Baru dan otoritarian semacam itu. Di mana kedaulatan partai mendominasi bukan lagi kedaulatan rakyat," ujar Andi.

Andi juga menuding bahwa ada partai yang menginginkan kekuasaan ada di tangan partai bukan rakyat.

Sementara itu, Pengamat Politik Ray Rangkuti menduga partisipasi masyarat dalam mengikuti pemilu akan menurun jika MK memutuskan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Jika hal tersebut terjadi Ray menyebut bahwa MK tidak konsisten.

"Masyarakat kita cukup apatis terhadap partai politik. Jadi, kalau kita menggunakan proporsional tertutup, apa kira-kira alasan mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kalau mereka tidak begitu percaya pada partai politik," ujar Ray.

Sebelumnya, MK sudah bersidang selama enam bulan untuk membahas sistem pemilu. Jika dilihat dari gelagatnya, MK diduga akan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Hal itu tersirat dari pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi perkara sistem pemilu pada 15 Mei 2023.
 
Diketahui, ada tiga pernyataan hakim konstitusi yang menunjukkan gelagat sistem pemilu harus diubah. Misalnya, soal waktu penerapan sistem pemilu bila diputuskan berubah hingga penegasan soal MK bisa memutuskan perubahan sistem pemilu di masa injury time.

KSP Siap Jalankan Apapun Putusan MK soal Sistem Pemilu

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merespons soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut akan memutuskan sistem Pemilu Legislatif 2024, dengan proporsional tertutup.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menegaskan, pemerintah akan konsisten dalam melaksanakan putusan MK sebagai lembaga peradilan yang sah di Indonesia.

"Mengenai putusan MK, saya sudah sampaikan, kita tunggu saja putusan dari Mahkamah Konstitusi seperti apa?, pemerintah akan konsisten untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah konstitusi atau perintah Undang-Undang," ujar Juri Ardianto.

Sebelumnya, Mantan Wail Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut putusan MK soal sistem pemilu telah bocor. Ia menyebut MK akan mengembalikan sistem proporsional tertutup dalam pemilu.

Bahkan, ia mengaku mendapat informasi nantinya ada enam dari sembilan hakim MK yang akan menyetujui penerapan kembali sistem itu.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menyebut, ada kemungkinan MK mengembalikan sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Ia mengaku mendapat informasi enam dari sembilan hakim MK akan menyetujui penerapan kembali sistem itu.

Diketahui, MK menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU No7/2017 tentang Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PPU-XX/2022 pada 14 November 2022.

SBY Minta MK Tidak Memantik Kekacauan Politik

Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) sedang diuji. SBY mengatakan, pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos atau kekacauan politik.

Sebelumnya, Mantan Wamenkumham Denny Indrayana, mengaku mendapat informasi mengenai putusan MK soal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Bahkan Denny menyebut, dari sembilan hakim konstitusi, komposisinya adalah enam hakim setuju dan tiga orang hakim dissenting opinion. 
 
Pesan Denny di media sosial, saat ini viral di kalangan para politikus. Presiden keenam Republik Indonesia, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi cuitan Denny. 

Dalam akun twitternya, SBY mengatakan pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos atau kekacauan politik.
 
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono pun menanggapi cuitan SBY dan Denny Indrayana. Menurut Fajar, tidak mungkin hasil putusan dibocorkan karena hakim MK saja belum melakukan pembahasan pengambilan putusan.
 
Sementara Menkopolhukam Mahfud MD, ketika dikonfirmasi mengatakan harus ada penyelidikan apakah benar terjadi kebocoran informasi di MK. 
 
Diketahui, sudah enam bulan MK bersidang untuk membahas sistem pemilu. Jika dilihat dari gelagatnya, MK diduga akan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Hal itu tersirat dari pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi perkara sistem pemilu pada 15 Mei 2023.
 
"Hampir semua partai politik yang menjadi pelaku di ruang ini melakukan hal yang sama. Ngambil orang terkenal tiba-tiba dijadikan calon dan kader yang berdarah-darah di partai itu kemudian ditinggalkan begitu saja atau kalau masuk ada di nomor yang tidak akan terpilih," ujar Saldi.

Sebelumnya, ada tiga pernyataan hakim konstitusi yang menunjukkan gelagat sistem pemilu harus diubah. Misalnya, soal waktu penerapan sistem pemilu bila diputuskan berubah hingga penegasan soal MK bisa memutuskan perubahan sistem pemilu di masa injury time.

Denny Indrayana Klaim Dapat Bocoran Putusan MK soal Sistem Pemilu

Dugaan kebocoran hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem proporsional Pemilu, seperti yang dilontarkan oleh Denny Indrayana telah menimbulkan kegusaran banyak pihak. Namun, KPU sebagai penyelenggara pemilu lebih memilih menunggu hasil final, saat putusan dibacakan oleh MK.

Pakar hukum tata negara, yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku memperoleh informasi penting mengenai gugatan Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka yang kasusnya sedang bersidang di  Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny menyebut MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos logo partai politik. Denny mengaku mendapat informasi penting ini bukan dari hakim MK, melainkan dari sumber yang dipercaya kredibilitasnya.

Berdasarkan info yang diterimanya, ada enam hakim MK yang akan setuju untuk mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Sementara tiga hakim MK lainnya akan menyatakan dissenting opinion.

Denny menambahkan, jika keputusan tersebut betul diambil oleh MK, maka dikhawatirkan akan mengganggu persiapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan di KPU.
 
Menanggapi temuan Denny Indrayana, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan hingga kini pihaknya masih menanti putusan MK yang sebenarnya.

KPU akan terus mengikuti perkembangan terkait informasi-informasi tersebut, dan meminta penyebar informasi soal sistem pemilu dapat memberikan klarifikasi.
 
Seperti diketahui gugatan atas beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilu sedang diuji di MK. Salah satu gugatan yang dilayangkan adalah pasal yang mengatur soal sistem pemilu.

Gugatan diajukan oleh enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
 
Sementara dari sembilan partai di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang mendukung diterapkannya sistem coblos partai. Sedangkan delapan fraksi lainnya, yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menolak wacana tersebut.

Pimpinan KPK Menunggu SK Perpanjangan Masa Jabatan dari Jokowi

MK Belum Putuskan Sidang Putusan Uji Materi Sistem Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan waktu pembacaan putusan uji materi sistem proporsional terbuka sejak sidang pemeriksaan terakhir yang digelar pada 23 Mei 2023.

Salah satu alasan MK belum memutuskan pembacaan uji materi sistem Pemilu karena hakim belum menggelar Rapar Permusyawaratan Hakim (RPH). Saat ini MK masih menunggu pihak-pihak terkait untuk menyampaikan kesimpulan para hakim setelah mengikuti tahapan persidangan.

Masa tenggang untuk mengumpulkan kesimpulan dari pihak terkait yakni 31 Mei 2023. Setelah kesimpulan dari pihak terkait sudah terkumpul, sembilan hakim konstitusi akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hingga pengambilan keputusan.

Diketahui, MK telah menggelar sidang terakhir uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu, Selasa (23/5/2023). Majelis hakim konstitusi pun akan segera memutuskan gugatan tersebut.

"Ini adalah sidang terakhir," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang terbuka yang ditayangkan di YouTube MK.

Uji materi mengenai sistem pemilu ini diajukan oleh enam orang. Mereka yakni, Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI). Partai Nasdem, PKS dan PSI telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi tersebut.

Apabila judicial review itu dikabulkan MK, sistem Pemilu 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih mencoblos tanda gambar partai politik pada surat suara, bukan foto calon anggota legislatif.

Fact Check: Polemik Putusan MK Ubah UU KPK

Putusan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun masih menuai polemik. Putusan tersebut berawal dari permohonan uji materi yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron menggugat Pasal 29 huruf (e) dan 34 UU KPK. Menurutnya, masa pemerintahan di Indonesia yang diatur undang-undang, lima tahun. Karenanya, ia meminta masa jabatan KPK sesuai dengan 12 lembaga non-kementerian. 

Lima dari sembilan hakim MK mengabulkan gugatan Ghufron. Hakim menyebut masa jabatan KPK empat tahun bersifat diskriminatif dan tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga independen lainnya.

Masa jabatan KPK empat tahun memungkinkan presiden dan DPR yang sama menilai dua kali kinerja KPK. Menurut hakim, hal itu mengancam independensi KPK.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempermasalahkan inkonsistensi MK soal asas keadilan. Perpanjangan masa jabatan KPK menjadi lima tahun agar setara dengan lembaga lainnya tidak tepat. Jika ingin adil, masa jabatan lembaga lain seharusnya 15 tahun sama seperti MK. 

"Begitu soal ini kok tiba-tiba bicara tidak adil. Kalau kita bicara keadilan kenapa enggak semuanya 15 tahun saja seperti MK," kata Arsul.

Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Meski bersifat mengikat, beberapa pakar hukum berpendapat putusan MK tidak berlaku bagi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang jabatannya berakhir di Desember ini. Sebab, hukum di Indonesia tidak mengenal asas retroaktif atau berlaku surut. Namun, pemerintah tampaknya masih bimbang merespons putusan MK tersebut.  

Eksistensi Menjabat di Lembaga Antikorupsi

Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi menabur sensasi. Kali ini MK mengabulkan gugatan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari sebelumnya empat tahun menjadi lima tahun. Putusan MK itu pun menuai protes dari berbagai pihak.

Pertimbangannya, masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun bersifat diskriminatif, dan disebut tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga independen lainnya.

Dri sembilan hakim MK, terpecah menjadi dua kubu. Lima hakim konstitusi setuju masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi lima tahun. Sedangkan empat hakim konstitusi bersikap menolak dan berpendapat berbeda atau dissenting opinion. 

Sebagai penggugat, Nurul Gufron yang juga Komisioner KPK mengaku bersyukur MK mengabulkan gugatannya.

Mengapa Nurul Gufron berpandangan masa jabatan pimpinan KPK perlu diperpanjang?

Putusan MK soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Jimly: Jangan Semua Diperpolitisasikan

MK Bantah Putusan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Bernuansa Politik

MK Merusak Undang-Undang

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh negara untuk membatalkan undang-undang ketika ada yang mengajukan judicial review terhadap UU itu. Celakanya, dengan kewenangan yang begitu besar, mereka bisa bertindak suka-suka terhadap UU.

Itulah yang terjadi dua hari lalu ketika MK mengadili uji materi UU No 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua pasal yang digugat oleh Komisioner KPK Nurul Ghufron. Pertama, Pasal 29 huruf (e) UU KPK bahwa batas usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun dan maksimal 65 tahun. Kedua, Pasal 34 bahwa pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Hebatnya, majelis MK mengabulkan gugatan Nurul untuk seluruhnya. MK memutuskan, usia minimal pimpinan KPK tidak harus 50 tahun asal berpengalaman. Masa jabatan pimpinan KPK pun mereka tambah menjadi 5 tahun. Pertimbangan majelis, ketentuan yang lama melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Sebagai produk mahkamah yang bersifat final dan mengikat, kita menghormati putusan itu. Namun, harus kita katakan pula, putusan itu tidak masuk akal, aneh, membingungkan. Pasal yang mengatur usia minimal dan durasi jabatan pimpinan KPK bersifat open legal policy. 

Pengaturannya menjadi kewenangan pembentuk UU yakni pemerintah dan DPR.
Ketika membatasi masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun, pemerintah dan DPR punya pertimbangan kuat, sangat kuat. KPK adalah lembaga penegak hukum dengan kewenangan luar biasa, punya hak memaksa, sehingga pimpinannya tak boleh berlama-lama menjabat. Semakin lama mereka punya kuasa, semakin besar potensi abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Alasan itu, sangat logis, sangat tepat. 

Soal pertimbangan majelis demi keadilan dan mencegah diskriminasi karena masa jabatan pimpinan lembaga negara yang lain juga 5 tahun juga terbantahkan. Tidak semua komisi dan lembaga seperti itu. Masa jabatan anggota Komisi Informasi, misalnya, 4 tahun. 
Mengabulkan gugatan uji materi adalah hal biasa buat MK. Tetapi, mengabulkan sekaligus mengambil alih kewenangan pembuat UU dengan menambah masa jabatan komisioner KPK adalah putusan yang sulit diterima. Bahkan, tak cuma rakyat kebanyakan, empat hakim konstitusi juga beda pandangan.

Mereka, yakni Wahiduddin Adamas, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo menolak memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Mereka menilai tidak ada ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi dalam ketentuan lama. Mereka mengedepankan akal waras, mereka tak ingin melampaui kewenangan, tak mau mengambil kewenangan lembaga lain.

Mereka memilih dissenting opinion. Sayang, mereka kalah suara karena lima hakim konstitusi lainnya berpendapat sebaliknya. Pendapat yang oleh banyak kalangan dianggap merusak tatanan, juga merusak UU. 

Menambah masa jabatan pimpinan KPK sama saja menambah potensi penyimpangan. Terlebih ketika hadiah itu diberikan oleh MK kepada komisioner saat ini yang alih-alih menunjukkan prestasi tapi malah hobi mempertontonkan kontroversi. Komisioner yang bukannya gigih memberantas korupsi tapi justru diduga kerap melakukan pelanggaran. 

Wajar, sangat wajar, jika kemudian banyak yang beranggapan putusan MK tersebut terkait dengan politik. Perpanjangan masa jabatan komisioner KPK pun rawan digunakan sebagai alat politik di tahun politik.

Lumrah, sangat lumrah, jika banyak menyebut bahwa MK juga akan mengabulkan uji materi soal sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proprosiponal tertutup. Jika itu terjadi, kita khawatir MK bukan lagi merupakan mahkamah penertib tetapi perusak undang-undang.

Putusan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Tuai Polemik

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan wakil ketua KPK Nurul Gufron mengenai masa jabatan pimpinan KPK menuai polemik. Sejumlah pihak menkritik keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

Mantan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan mengaku sedih dengan putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Sebab gugatan ini hanya membawa kepentingan pribadi. 

"Kepentingan gugatan ini, merupakan kepentingan pribadi, tidak tampak adanya kepentingan publik, terlebih kepentingan pemberantasan korupsi," ujar Novel Baswedan dalam Primetime News, Metro TV, Jumat (26/5/2023).

Novel menambahkan, kesedihannya ini juga karena Pimpinan KPK yang lebih banyak skandal dan kontroversi dibandingkan dengan prestasi justru diperpanjang masa jabatannya.

"Kesedihan ini karena ketika Pimpinan KPK yang sering menunjukan kontroversi, bahkan ada beberapa skandal-skandal besar. Artinya, kita justru sering mendengar skandal bukan prestasi demi prestasi," tambah Novel.

Sementara itu, Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, MK sudah kebablasan dengan memutus perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK. Ia menyebut, perosalan masa jabatan dan periodisasi itu digodok dan diputus oleh DPR dan pemerintah.

"Ini bukan urusan MK. Mestinya ini diputuskan secara poltiik. Masa jabatan dan periode itu seharusnya digodok itu di DPR bersama dengan pemerintah. Jadi, saya pikir MK sudah kebablasan memutus sesuatu yang bukan konstituional question, tetapi kewenangan dari pembuat Undang-Undang karena sifatnya politik hukum untuk menentukan masa jabatan dan periodisasi," ujar Bivitri. 

Sebelumnya, dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada 25 Mei 2023. MK memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun.

MK juga menyatakan Pasal 29 huruf e UU KPK tentang syarat batas usia calon pimpinan KPK paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Dalam hal ini, MK mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mempersoalkan Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e UU KPK.

KPK Diminta Tidak Ikut Bermain Politik

Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) mengenai masa jabatan Pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun memicu kontroversi.

MK pun sejatinya tidak bulat dalam memutuskan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK. Dari sembilan hakim konstitusi terdapat empat hakim konstitusi yang tidak setuju MK mengabulkan permohonan dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Sementara itu, Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, ciri khas KPK semakin hilang dengan adanya putusan MK yang memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK. Bahkan, ia mencurigai adanya motif politik dari putusan tersebut.

"Lembaga penegak hukung yang kita harapkan sebagai lembaga yang independen ini ditarik-tarik ke ranah politik. Keganjilan-ganjilan yang menimbulkan tanda tanya bagi seluruh masyarakat," ujar Samad.

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana juga menilai ada unsur politis dengan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.
 
"Ada kasus-kasus di KPK yang perlu 'dikawal' agar tidak menyasar kawan koalisi dan diatur dapat menjerat lawan oposisi Pilpres 2024," ujar Denny.

Kontra terhadap putusan MK mengemuka setelah melihat kronologi pengajuan gugatan. Komisioner KPK Nurul Ghufron mendaftarkan gugatan pada November 2022. Awalnya, hanya memasukan gugatan tentang syarat minimal usia Pimpinan KPK yakni 50 tahun. Namun, di tengah jalan Ghufron menambahkan gugatan masa periode pimpinan.

Pada sidang MK yang digelar pada 25 Mei 2023, tidak hanya memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK, tetapi juga mengubah umur minimal dewan pengawas bisa di bawah 50 tahun dan memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas KPK menjadi lima tahun.

Pro Kontra Putusan MK soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Pro kontra keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan hanya terjadi di luar KPK, tetapi juga di internal lembaga anti rasuah itu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku sudah siap untuk pensiun dan memiliki ancang-ancang untuk mengakhiri masa jabatannya di KPK. Sementara itu, melalui keterangan tertulis Firli Bahuri menyatakan bahwa dirinya masih berfokus pada menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Pimpinan KPK yang rencananya akan berakhir pada Desember 2023.

Ia memastikan tidak akan ada proses cacat hukum dalam proses pemberantasan korupsi. Namun, ia juga meminta dukungan kepada masyarakat apabila memang akhirnya masa jabatannya diperpanjang hingga Desember 2024. 

Pro kontra perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK memang terjadi di berbagai kalangan mulai dari Pimpinan KPK, Komisi III DPR dan juga dari bebera ahli.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebut, dirinya akan membahas putusan MK soal apakah diterapkan pada pimpiinan sekarang atau pimpiinan KPK pada periode selanjutnya. Meski begitu, Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan putusan ini akan diterapkan pada pimpinan KPK Firli Bahuri.

Para ahli mengkhawatirkan putusan MK soal perpanjangan masa jabatan mengandung unsur politik, beberapa ahli menyebut dikhawatirkan perpanjangan jabatan ini dijadikan alat tawar politik untuk menangkap lawan dan menyelematkan kawan.

Kekhawatiran juga datang dari mantan pimpinan KPK Febri Diansyah. Ia menyebut, adanya resiko indepedensi terhadap penegakan hukum, karena 2024 merupakan tahun politik. Selain itu, ia mengatakan pentingnya diadakan pengawasan terhadap lembaga-lembaga antikorupsi yang dapat menjadi senjata politik di 2024. 

Putusan MK Mestinya Tidak Berlaku untuk Era Firli Cs

Komisi III DPR Bakal Kupas Berlakunya Putusan MK Terkait Masa Jabatan Pimpinan KPK

Fact Check: Alasan MK Kabulkan Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa pimpinan KPK memicu kegaduhan pada sejumlah pihak. Di luar pertimbangan yang sarat akan masalah, sejumlah pihak juga menyebut putusan MK ini melampaui kewenangannya.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjabarkan pertimbangan soal putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Arief mengatakan, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constituional importance yang bersifat independen selama lima tahun.

Selain pertimbangan yang dijabarkan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ada sejumlah alasan lain yang akhirnya dijelaskan mengapa MK mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Alasan pertama yakni melindungi independensi KPK, hakim konstitusi menilai masa pelaksanaan seleksi selama dua kali bisa berpengaruh pada independensi KPK hingga benturan kepentingan.

Alasan kedua yakni dalam satu kali masa jabatan presiden dan DPR selama lima tahun, KPK harus memilih dua kali pimpinan.

Alasan ketiga yakni seharusnya masa jabatan KPK bisa disamakan dengan lembaga nonkementerian lain guna menegaskan hukum yang adil.

Alasan MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK

Mahkamah Konstitusi menyatakan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun juga mempengaruhi masa jabatan Dewan Pengawas KPK menjadi lima tahun.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan, Pasal 34 Undang-Undang No 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.

Guntur Hamzah selaku Hakim Konstitusi menyampaikan pertimbangan yang menyebut masa jabatan KPK selama 4 tahun bersifat diskriminatif. Bahkan, ia juga menyebut, masa jabatan itu tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga independen lainnya. 

Selain itu, menurut hakim, pimpinan KPK merupakan manivestasi dari kinerja presiden ataupun DPR, sehingga penilaian dua kali ini dianggap dapat mengancam indepedensi dari KPK

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajukan permohonan uji materi atau judicial review (JR) ke MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Lembaga Antikorupsi menjadi lima tahun. Masa jabatan pimpinan KPK saat ini dalam satu periode hanya empat tahun.

Gugatan itu dikabulkan. MK menilai masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun tidak saja bersifat diskriminatif. Tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lain yang memiliki masa jabatan lima tahun.

Demokrat Pertanyakan Kewenangan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK

Masa jabatan pimpinan KPK diubah dari empat tahun menjadi lima tahun

MK Segera Putuskan Model Sistem Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem Pemilu sudah selesai dilaksanakan. Sehingga dalam waktu dekat MK akan memutuskan nasib sistem Pemilu 2024.

MK menggelar sidang terakhir mengenai sistem Pemilu, Selasa (23/5/2023). Nantinya, MK segera memutuskan apakah pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru yakni hybrid (campuran).

MK menghormati para pihak yang ingin mengajukan ahli untuk diperdengarkan keterangannya di sidang. Namun karena waktu yang melewati batas, maka terpaksa tidak bisa dihadirkan di persidangan.

MK memberikan alternatif untuk menuangkan pendapat para ahli dari tiap partai politik secara tertulis. 

MK Gelar Sidang Uji Materi Sistem Pemilu Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang gugatan Undang-Undang Pemilu soal sistem proporsional terbuka, Selasa (23/5/2023). Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan pihak terkait dari Partai Garuda dan Partai NasDem.

Sidang gugatan dimulai pukul 11.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Ketua MK, Anwar Usman. Dua orang saksi yang menyampaikan pendapatnya adalah I Gusti Putu Artha dari Partai NasDem dan Abdul Khoir dari Partai Garuda.

Pihak terkait dari Partai NasDem membantah adanya deparpolisasi yang mengatakan bahwa partai politik sudah melakukan kaderisasi terlebih dahulu sesuai dengan amanah UU. NasDem menyatakan sudah menyeleksi siapa saja yang akan melakukan pendaftaran sebagai bakal calon anggota legislatif.

Sejumlah pihak dari kader parpol dan warga sipil juga mengatakan sejumlah pasal dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dinilai dapat menimbulkan konflik internal partai. Hal ini karena membuat calon anggota DPR maupun DPRD berebut suara dan persiangan bebas guna meraih kemenangan. 

Para pemohon merasa dirugikan karena pasal-pasal tersebut mengatur penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dan mengakibatkan biaya Pemilu yang mahal.